SUKABUMI – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi. Kemudian peserta aksi bergeser ke Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir. H. Juanda, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan empat tuntutan utama yang mencakup isu nasional hingga persoalan pengawasan pemerintahan daerah.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan sekaligus Koordinator Aksi, Faisal Adi Pamungkas, berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI. Massa aksi diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto.
Faisal mengatakan, SEMMI menilai sejumlah kebijakan pemerintah dan lemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif berpotensi merugikan masyarakat serta mengancam kualitas demokrasi.
Tolak Dampak Kenaikan BBM
Dalam tuntutan pertama, SEMMI menyoroti kenaikan harga Pertamax yang dinilai dapat memicu efek domino terhadap masyarakat. Menurut mereka, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite sehingga menimbulkan kelangkaan dan tekanan terhadap harga BBM bersubsidi.
“Kami khawatir kenaikan Pertamax akan berdampak pada meningkatnya beban hidup masyarakat. Jika harga BBM subsidi ikut naik, maka inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok akan sulit dihindari,” ujar Faisal dalam orasinya.
Kritik Penempatan Polisi Aktif di Jabatan Sipil
SEMMI juga menolak penempatan perwira aktif Polri di jabatan sipil, kementerian, maupun lembaga negara di luar fungsi kepolisian. Mereka menilai fenomena tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik dwi fungsi yang pernah menjadi kritik utama pada masa reformasi.
Menurut Faisal, reformasi 1998 bertujuan memisahkan aparat keamanan dari urusan politik dan birokrasi sipil. Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga profesionalisme institusi kepolisian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Polri harus fokus pada fungsi keamanan dan penegakan hukum. Jabatan sipil seharusnya diisi melalui mekanisme birokrasi yang berlaku,” katanya.
Desak DPRD Gulirkan Hak Angket
Pada tingkat daerah, SEMMI menyoroti rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Sukabumi yang dinilai belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pihak eksekutif.
Mahasiswa mendesak DPRD Kota Sukabumi menggunakan hak angket sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“DPRD harus menunjukkan fungsi kontrolnya. Jika rekomendasi Panja tidak dijalankan dan tidak ada langkah tegas dari legislatif, maka kepercayaan publik terhadap lembaga dewan akan semakin menurun,” tegas Faisal.
Dorong Perda Ketahanan Keluarga
Tuntutan keempat berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga atau Penyakit Masyarakat (PEKAT). SEMMI meminta DPRD Kota Sukabumi mempercepat pembahasan regulasi tersebut sebagai upaya menjaga ketahanan sosial dan moral masyarakat.
Menurut mereka, regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap generasi muda serta menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di Kota Sukabumi.
DPRD Janji Tindak Lanjuti Aspirasi
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan SEMMI.
“Kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan mendorong pembentukan Perda Ketahanan Keluarga atau PEKAT,” ujar Bambang di hadapan peserta aksi.
SEMMI menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut. Organisasi mahasiswa itu bahkan membuka peluang menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons konkret dari para pemangku kebijakan.
Meski diwarnai kritik keras terhadap pemerintah dan DPRD, aksi unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga kegiatan berakhir.