SUKABUMI, Topik Berita — Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menghadapi sorotan dari kalangan mahasiswa. SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA (SEMMI) Kota Sukabumi menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Aksi yang berlangsung di pusat Kota Sukabumi pada Rabu (26/2) tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi selama satu tahun terakhir.
Ketua Umum SEMMI Kota Sukabumi, Rizki Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya menilai kepemimpinan wali kota belum menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
“Selama satu tahun ini, kami belum melihat kepemimpinan yang benar-benar merangkul dan membuka ruang dialog. Kritik kerap dijawab dengan pembelaan diri, bukan solusi konkret,” ujarnya dalam orasi.
Mahasiswa menyoroti beberapa hal, di antaranya dugaan lemahnya transparansi anggaran, kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat kecil, serta janji politik yang dianggap belum terealisasi secara optimal.
Dalam aksi tersebut, SEMMI menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu mendesak evaluasi menyeluruh terhadap satu tahun kepemimpinan wali kota dan jajaran pemerintah daerah, membuka secara transparan penggunaan anggaran dan capaian program kerja kepada publik, menghentikan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat dan minim partisipasi, serta menjamin kebebasan berpendapat dengan membuka ruang dialog tanpa intimidasi.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politik. Mereka mengecam segala bentuk pembungkaman kritik serta mendesak adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi terkait tuntutan tersebut. SEMMI menyatakan akan menggalang konsolidasi gerakan yang lebih luas apabila aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan.
Aksi ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi lokal di Kota Sukabumi, sekaligus ujian bagi Pemerintah Kota dalam merespons kritik dan menjaga ruang partisipasi publik.