Oleh : Budi Muhammad Darmawan
Di sebuah pasar sederhana, seorang penjual sayuran belajar membaca arah angin kekuasaan. Ia melihat celah di setiap transaksi, potensi di setiap pungutan. Dari timbangan dan keranjang, ia beranjak menjadi penguasa pasar. Pajak menjadi jalan. Retribusi menjadi tangga. Bahkan tanah kuburan pun tak luput dari hitung-hitungan.
Kisah ini seperti fragmen dari zaman purba—mengingatkan kita pada sosok Firaun dalam sejarah Mesir Kuno. Ia memungut upeti, membangun piramida megah dari peluh rakyat, dan memelihara kekuasaan dengan simbol serta ketakutan. Namun, cerita tentang firaun tak pernah benar-benar usai; ia hanya berganti kostum dan panggung.
Pajak sebagai Pondasi atau Jerat?
Dalam teori negara modern, pajak adalah instrumen sah untuk membangun peradaban: jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik. Pajak adalah kontrak sosial. Rakyat membayar, negara melayani.
Namun, di tangan “firaun modern”, pajak bisa berubah makna. Ia bukan lagi alat gotong royong, melainkan mesin akumulasi kuasa. Tidak boleh ada celah yang terlewat. Setiap usaha, setiap izin, setiap jabatan, dihitung sebagai potensi setoran.
Piramida masa kini mungkin bukan lagi batu raksasa, tetapi gedung-gedung megah, proyek mercusuar, atau tugu simbol negeri dibalik ambisi. Di balik kemegahannya, ada keringat rakyat kecil yang sering tak terdengar.
Birokrasi yang Diperjualbelikan
Lebih jauh, jabatan yang semestinya amanah berubah menjadi komoditas. Kursi ASN diperjualbelikan. Loyalitas lebih penting daripada kompetensi. Birokrasi yang seharusnya melayani justru meminta “uang pelicin” agar diakui sebagai bagian dari sistem.
Di istana firaun modern, pengabdian tak cukup dengan dedikasi—ia butuh setoran.
Ketika hukum dapat diubah-ubah sesuai kepentingan, keadilan menjadi barang langka. Regulasi disesuaikan bukan untuk rakyat, melainkan untuk memperkuat lingkar kuasa. Yang dekat dilindungi, yang kritis disingkirkan.
Dermawan di Panggung, Penekan di Balik Layar
Tipu daya klasik kekuasaan adalah pencitraan. Firaun pura-pura dermawan: membagi-bagikan sebagian harta yang sejatinya berasal dari pajak rakyat. Bantuan sosial dipoles seolah kemurahan hati pribadi, bukan kewajiban negara.
Di era digital, propaganda dilipatgandakan. Buzzer dikerahkan, opini digiring. Siapa pun yang protes dilabeli pembangkang, penyebar hoaks, atau musuh pembangunan. Penyihir bayaran zaman dulu kini menjelma akun anonim dan pasukan siber.
Narasi dibangun: pemimpin adalah penyelamat. Bahkan, secara simbolik, ditempatkan di atas kritik—seolah tak boleh salah.
Rakyat yang Mudah Dilupakan
Ada pola yang berulang. Saat pemimpin sakit, rakyat diminta mendoakan. Solidaritas digugah. Namun ketika rakyat sakit—oleh beban pajak, harga kebutuhan, atau ketidakadilan hukum—doa mereka sering tak sampai ke ruang istana.
Rakyat diingat saat dibutuhkan: untuk suara, untuk legitimasi, untuk citra. Setelah itu, dilupakan.
Cermin Negeri Zaman Ini
Marilah kita cermati cermin negeri ini. Firaun bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah simbol keserakahan yang dilegalkan, kekuasaan yang tak mau diawasi, dan sistem yang membungkam kritik.
Negara yang sehat berdiri di atas pajak yang adil dan transparan. Jabatan yang bersih. Hukum yang konsisten. Kritik yang dihargai. Tanpa itu, pondasi pembangunan hanya akan menjadi piramida baru—tinggi menjulang, tetapi rapuh secara moral.
Pertanyaannya: Apakah kita sedang membangun peradaban, atau sekadar mengulang kisah lama dengan aktor berbeda?
Sejarah mencatat, setiap firaun akhirnya runtuh. Yang tersisa hanyalah batu dan cerita. Dan rakyatlah yang selalu menjadi saksi.