SUKABUMI,Topik Berita – Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara resmi mengukuhkan belasan ribu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) se-Kabupaten Sukabumi. Pengukuhan ini bertujuan memberikan legalitas hukum sekaligus menertibkan administrasi kelembagaan Linmas di seluruh wilayah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Riyadi, menegaskan bahwa pengukuhan Satlinmas dan Satgas Linmas merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Linmas dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
“Pengukuhan ini memberikan dasar legal yang kuat serta memastikan tertib administrasi bagi seluruh anggota Satlinmas dan Satgas Linmas,” ujar Ahmad Riyadi saat acara pengukuhan di Gedung Frinanda, Palabuhanratu, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, pelantikan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi nasional dan daerah, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Permendagri Nomor 11 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021.
Dalam pengukuhan tersebut, sebanyak 386 orang Komandan Regu (Danru) dikukuhkan secara langsung. Sementara itu, 10.852 anggota lainnya mengikuti prosesi pengukuhan secara daring. Jumlah tersebut mencakup Satgas Linmas tingkat kabupaten, Satgas Linmas kecamatan, serta Kepala Satlinmas desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukabumi.
Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh anggota Satlinmas yang telah dikukuhkan kini secara resmi mengemban tugas dan tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta perlindungan masyarakat.
“Satlinmas adalah garda terdepan di masyarakat. Mereka berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan tertib di lingkungan masing-masing,” tegas Bupati.
Ke depan, Bupati Sukabumi juga berharap seluruh anggota Satlinmas dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah daerah terhadap pengabdian mereka.